Allan Nairn: Bukan Australia Yang Menyelamatkan TL

East Timor President Taur Matan Ruak (C) introduced two journalist British Max Stahl (L) and US Allan Nairn (R) who witnessed the Santa Cruz massacre during the commemoration ceremony for the Santa Cruz massacre in Dili, East Timor, also known as Timor Leste, 12 November 2016. Hundreds of East Timorese commemorated the pro-independence demonstrators who were killed at Santa Cruz graveyard 25 years ago. EPA/ANTONIO DASIPARU

DILI – Jurnalis Allan Nairn yang pernah mengalami penyiksaan dari militer Indonesia dalam peristiwa pembunuhan Santa Cruz Dili pada 12 November 1991 mengatakan, bukan Pemerintah Australia yang membawa keselamatan bagi rakyat Timor-Leste pada tahun 1999, melainkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lah yang menghadirkan keselamatan itu.

Allan Nairn yang melakukan liputan dalam pembunuhan Santa Cruz merasa amat sedih dengan Pemerintah Australia yang menyatakan negara itulah yang menyelamatkan Timor-Leste di masa lalu.

“Australia dan Amerika Serikat merupakan musuh-musuh besar bagi Timor-Leste. Dulu Australia juga menyetujui invasi Indonesia ke Timor-Leste dan AS memberikan dukungan material bagi Indonesia dalam perang itu dengan cara membunuh warga sipil di sini,” kata jurnalis Allan kepada para wartawan di Gino’s Hotel, Dili Rabu (16/11).

Allan menambahkan, dirinya telah masuk ke Timor-Leste sejak tahun 1990. Sebelum masuk ke Timor-Leste, ia telah meliput negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Ia meliput di negara-negara seperti Honduras, Guatemala, Kosta Rika, Meksiko, Haiti, El Salvador, Paraguay dan di wilayah Indonesia seperti Papua Barat, Maluku, Aceh, dan Timor-Leste.

Allan mengisahkan tentang kronologi pembunuhan Santa Cruz bahwa, ketika para tentara datang, para warga TL tidak merasa takut. Mereka melihat bahwa ada banyak tentara, semuanya memegang senjata, tapi mereka tak berdiam. Mereka tak mau mundur. Mereka mengambil spanduk dan berkata menginginkan kemerdekaan. Lantas pasukan Indonesia menjawab dengan tembakan. Mereka mendapat perintah dari atasan mereka. Perintah itu berarti harus dimusnahkan, mereka harus dibunuh. Benar, mereka memang menemukan ada lebih dari 270 korban, tapi mereka gagal membunuh spirit.

Ia menambahkan, saat itu, dirinya bersama Ammy Goodman berdiri di baris pertama. Mereka melihat tentara Indonesia memegang senapan M16 buatan AS. Mereka mengira kalau TNI melihat orang asing, tidak akan terjadi penembakan. Tapi dugaan itu keliru, karena tiba-tiba militer Indonesia menembaki sejumlah anak muda. Setelah insiden ini terjadi, Allan dan Ammy Goodman melarikan diri ke kediaman Uskup Belo SDB di Lecidere. Allan menderita luka parah di kepalanya, setelah hantaman senapan militer Indonesia. Kepalanya berdarah dan darah itu mengalir ke bajunya. Setibanya di kediaman Uskup, Don Carlos Belo mengambil sebuah baju baru untuk Allan pakai. Selama di Dili, Allan dan Amy Goodman tidak bisa membuat reportase ke AS, karena kabel telekomunikasi dan semua alat transmisi rusak. Karena itu, saat keluar dari Dili dan tiba di Bali, Indonesia barulah mereka bisa membuat reportase mengenai kenyataan yang terjadi di Santa Cruz, Dili.

Dari berita Allan Nairn ini berhasil mempengaruhi para pemimpin politik di AS tergetar. Setelah itu muncullah video jurnalis Max Stahl yang semakin menggetarkan seluruh dunia. Dengan berita ini saja, belum mempengaruhi sejumlah politisi di AS, tapi Allan bersama dengan para sahabatnya yang lain membentuk NGO bernama East Timor Action Network (ETAN) yang memberikan advokasi keras atas bantuan AS pada Indonesia. Dengan advokasi dari ETAN, para pemimpin politik di AS mulai setuju untuk setiap tahunnya mengurangi bantuan mereka bagi Indonesia, terutama bantuan militer.

Pada tahun 1999, jurnalis Allan kembali ke Timor-Leste untuk meliput hari jajak pendapat. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, staf PBB dan semua warga asing lain mengungsi, tapi Allan memutuskan untuk tidak mengungsi dengan menetap di compound UN (Obrigado Barrakcs). Sesaat setelah Allan berjalan ke jalan raya, sejumlah anggota TNI langsung menangkapnya dan Jenderal Wiranto menyatakan di Jakarta bahwa Allan dihukum 10 tahun penjara, karena sejumlah reportasenya.

Kata Allan, meski dirinya telah mengungkap banyak realitas mengenai aksi brutal militer Indonesia di TL, tapi ia belum bisa meyakinkan Presiden AS Bill Clinton, karena Clinton masih melanjutkan bantuannya untuk TNI.

“Setelah melewati ini Presiden Bill Clinton langsung berkata pada Jenderal Wiranto bahwa TNI harus segera meninggalkan TL. Maka, TNI meninggalkan TL sebelum Pasukan Penjaga Perdamaian PBB yang dipimpin Australia masuk ke TL. Dua hari setelah TNI keluar barulah pasukan PBB masuk ke Dili. Bukan Australia yang menyelamatkan TL, ini tidak benar. Setelah TNI meninggalkan TL barulah Pasukan Penjaga Perdamaian PBB masuk ke Dili. Hal ini baik, tapi bukan Australia yang menyelamatkan TL,” kata Allan Nairn saat menyampaikan pidatonya di Kampus UNTL, Caicoli-Dili, Selasa (15/11).

“Saya juga mendengar bahwa, saat ini tengah berlangsung perundingan mengenai batas maritim. Australia mengatakan pada TL bahwa merekalah yang menyelamatkan TL dan minyak yang terkandung dalam laut Timor adalah milik mereka. Hal ini merupakan hadiah bagi Australia. Ini tidak benar dan tidak adil. Tindakan Australia ini sudah keterlaluan,” kata Allan.

Pada 11 April 2016, Pemerintah Timor-Leste memulai Conciliation Compulsory mengikuti Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) dengan tujuan untuk mendapatkan satu persetujuan mengenai batas maritim permanen dengan Australia. Ketika batas maritim permanen ini dapat diselesaikan dengan Australia dan Indonesia berdasarkan hukum internasional, rakyat Timor-Leste akan mendapatkan kedaulatan yang penuh dan kendali atas sejumlah wilayah maritim yang berada dalam perbatasan. Negara pesisir pantai (Costal State Country), seperti Timor-Leste, memiliki hak untuk menetukan kedaulatannya atas tanah dan laut yang mengelilinginya. Hukum internasional telah membangun sejumlah prinsip dan peraturan mengenai batas-batas maritim antarnegara.

Konsiliasaun kompulsoria (Compulsory Conciliation) merupakan sebuah proses berdasarkan UNCLOS (Annex V, Seksi 2) yang para konsiliator dari sebuah panel akan membantu negara-negara yang terlibat untuk mencari sebuah solusi yang bersahabat atas sengketa yang mereka hadapi. Proses ini bisa digunakan dalam sejumlah kondisi dimana belum ada kesepakatan antar negara tetangga dan saat sebuah negara telah mendeklarasikan dengan tidak mau ikut serta dalam hukum internasional dengan menyelesaikan sengketa mengenai batas maritim, seperti yang telah dilakukan Australia. Compulsory Conciliation atau konsiliasi tambahan dapat membantu sebuah negara seperti Timor-Leste yang mencoba menyelesaikan sengketa batas laut saat negara itu tidak lagi memiliki opsi lain.

Konsiliasi ini sebuah panel dan lima orang konsiliator independen yang akan menjalankan fungsi komisi konsiliasi. Komisi ini akan mempelajari fakta dan posisi hukum dari masing-masing negara. Jika Australia dan Timor-Leste tidak dapat mencapai kesepakatan, komisi ini akan membuat (mengajukan) sebuah laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan sejumlah rekomendasi yang memohon bantuan agar resolusi dapat diberikan. Australia dan Timor-Leste masih mempunyai kewajiban untuk bernegosiasi dengan kehendak yang baik berdasarkan laporan dari komisi.

Secara umum, hukum internasional sés tiha ona (sudah melenceng atau tidak seusai lagi) dengan sejarah yang memfokus pada geologi dasar laut yang menjadi sebuah factor penting untuk menetapkan garis batas laut, kembali pada sebuah jalan di mana berdasarkan jarak antara Negara – Negara pesisir pantai (Costal State Country) demi mendapatkan solusi yang seimbang, biasanya ditarik garis tengah (atau ekidistânsia) antara pantai dan mengatur garis ini untuk dipertimbangkan sirkumstansi yang relevan. 

Sebuah batas maritim yang berdasarkan dasar laut baru ini diklaim pertama kali dalam proklamasi yang diumumkan oleh Presiden AS Harry Truman tahun 1945 dengan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi mineral yang memberi tempat pada prefurasaun di laut besar dan akses baru bagi sumber daya alam. Proklamasi Truman ini mengklaim semua sumber daya di platform kontinental AS.

Negara-negara pantai lain juga melakukan klaim yang sama, termasuk Australia pada 1953. Sejumlah klaim itu mendasarkan diri pada ‘prinsip platform kontinental’ atau ‘natural prolongation theory’. Teori ini secara umum mengatakan bahwa batas maritim harus, kalau bisa ditarik garis sejauh mungkin, ditarik garis dari ujung platform Negara pesisir pantai, yang menunjukkan dalam beberapa kasus garis ini melewati teritori laut sebuah negara. Konvensi PBB untuk hukum laut (UNCLOS) yang memimpin multilateral treat untuk hukum laut. Timor-Leste, Australia dan Indonesia mengambil peran bagi UNCLOS, yang ditandatangani pada 1982 dan diberlakukan pada 1994. UNCLOS merupakan sebuah perjanjian yang paling banyak ditandatangani dan diratifikasi dalam sejarah.

UNCLOS mengakui bahwa negara-negara Costal State Country memiliki hak atas sejumlah wilayah yang telah ditentukan di dasar laut. UNCLOS telah meresmikan sebuah jalan berdasarkan jarak dengan menentukan wilayah maritim, termasuk territorial laut, Zona Ekonomi Eksklusif, dan platform kontinental. (oki)

 Translated by: Fransiskus Pascaries

Allan Nairn: La’os Australia Mak Salva TL

East Timor President Taur Matan Ruak (C) introduced two journalist British Max Stahl (L) and US Allan Nairn (R) who witnessed the Santa Cruz massacre during the commemoration ceremony for the Santa Cruz massacre in Dili, East Timor, also known as Timor Leste, 12 November 2016. Hundreds of East Timorese commemorated the pro-independence demonstrators who were killed at Santa Cruz graveyard 25 years ago. EPA/ANTONIO DASIPARU

DILI – Jornalista Allan Nairn ne’ebe hetan torturasaun husi militar Indoneziu (TNI) sira iha masakre Santa Cruz, Dili iha loron 12 Novembru 1991 hatete, la’os governu Australia mak lori salvasaun ba povu Timor – Leste iha tinan 1999, maibe salvasaun ne’e mai husi Organizasaun Nasoes Unidas (ONU).

Allan Nairn ne’ebe halo kobertura iha masakre Santa Cruz ne’e sente triste tebes ho deklarasaun husi governu Australia katak Australia mak salva Timor – Leste iha tempu pasadu.

“Australia no Estadus Unidus Amerika (EUA) ne’e inimigu bo’ot ba Timor – Leste. Iha pasadu Australia mos konkorda atu Indonezia halo invazaun ba Timor – Leste no EUA suporta material funu ba Indonezia hodi mai oho ema sivil sira iha ne’e”, hatete Jornalista Allan ba Jornalista sira iha Gino’s Hotel, Dili Kuarta (16/11).

Allan hatutan, nia tama Timor – Leste desde tinan 1990. Antes tama Timor – Leste, uluk liu nia ba halo ona kobertuta ba nasaun sira iha Amerika Sentral no Amerika Latinu. Nia halo koberuta ba nasaun sira hanesan, Honduras, Quatemala, Costa Rica, Mexico, Haiti, El – Salvador, Paraguay no iha Indonezia hanesan iha Papua Oeste, Maluku, Aceh no mai Timor – Leste.

Allan haktuir kona – ba kronolojia masakre Santa Cruz katak, bainhira soldadu sira mai, povu TL ne’e sira la tauk ida. Sira hare katak iha soldadu barak, hotu – hotu ka’er kilat, maibe sira la nonok ida. Sira lakohi hakiduk. Sira foti sira nia spanduk no dehan ami hakarak independensia. No forsa Indonesia resposta ho tiruteu. Sira hetan orden husi sira nia patraun. Order ne’e katak tenke halakon tiha, tenke oho sira. Loos duni, sira konsege oho duni ema hirak ne’e kuaze 270 resin, maibe sira falla hodi oho sira nia spiritu.

Nia hatutan, iha tempu ne’eba, nia ho Ammy Goodman hamrik iha linha primeiru. Sira hare soldadu Indonezia sira ka’er kilat M16 ne’ebe produz husi EUA. Sira hanoin katak bainhira TNI sira hare ema estranjeiru, sira sei la tiru. Maibe hanoin ne’e sala, tanba ho derepente de’it militar Indonezia sira tiru joven sira. Hafoin insidente ne’e akontese, Allan ho Ammy Goodman halai ba rezidensia bispo Belo, SDB nia rezidensia iha Lecidere. Allan hetan kanek todan iha nia ulun, tanba TNI sira mak baku ho kilat. Nia ulun ra’an no tun ba nia faru. To’o rezidensia bispo nian, Don Carlos Belo foti faru foun ida fo ba Allan hodi hatais. Durante iha Dili, Allan ho Amy Goodman labele halo reportazen ba EUA, tanba fiu elektroniku sira ba halo transmisaun a’at hotu. Nune’e, bainhira sai husi Dili to’o iha Bali, Indonezia mak foin halo reportazen kona – ba realidade ne’ebe akontese iha Santa Cruz, Dili.

Husi notisia Allan Nairn nian ne’e konsege halo politika nain sira iha EUA sente nakdoko tebes. Depois mosu tan video Jornalista Max Sthall nian sai nakdoko liutan mundu tomak. Ho notisia ne’e de’it, seidauk influensia politiku sira iha EUA, maibe Allan hamutuk ho nia maluk sira seluk forma tan ONG ida naran East Timor Action Network (ETAN) hodi fo advokasia maka’as ba apoiu EUA nian ba Indonezia. Ho advokasia ETAN nian, politika nain sira iha EUA komesa konkorda ona hodi kada tinan hamenus apoiu sira ba Indonezia, liliu ba apoiu material militar nian.

Entretantu, iha tinan 1999, Jornalista Allan fila – fali mai Timor – Leste hodi halo reportazen ba loron konsulta popular. Hafoin rezultadu konsulta popular, staff ONU no ema estranjeiru sira seluk halai hotu ba rai liur, maibe Allan desidi lakohi halai hodi hela metin iha compound UN (Obrigado Barrakcs). Allan foin mak la’o sai ba estrada, TNI sira ka’er kedas nia no Jeneral Wiranto deklara iha Jakarta hodi fo sentensa tinan 10 prijaun ba Allan, tanba de’it nia reportazen sira.

Allan hatutan, maske nia fo sai ona realidade barak kona – ba asaun brutalidade military Indonezia nian iha TL, maibe seidauk bele konvense Prezidente EUA, Bill Clinton, tanba Clinton sei kontinua suporta TNI.

“Liu tiha ida ne’e Prezidente Bill Clinton mos hatete kedas ba jeneral Wiranto katak TNI tenke sai ona husi TL. Nune’e, TNI sira sai husi TL antes forsa manutensaun paz ONU nian ne’ebe lidera husi Australia tama TL. TNI sira sai tiha ona loron rua mak forsa ONU nian foin tama Dili. Ne’ebe la’os Australia mak salva TL, ne’e laloos ida. Hafoin TNI husik TL mak forsa manutensaun paz ONU nian foin tama Dili. Ida ne’e di’ak, maibe la’os Australia mak salva TL”, hatete Allan Nairn bainhira hato’o nia diskursu iha kampus UNTL Caicoli – Dili, Tersa (15/11).

“Ha’u mos rona katak, oras ne’e iha negosiasaun kona – ba fronteira mariitima. Australia dehan ba TL katak sira mak salva TL no mina iha tasi Timor ne’e sira nian. Ida ne’e nu’udar presente ba Australia. Ida ne’e laloos no ida ne’e la justu. Hahalok Australia nian ne’e demais liu ona”, hatete Allan.

Iha 11 Abril 2016, Governu Timor-Leste hahú konsiliasaun kompulsoria tuir Nasoens Unidas nia Konvensaun ba Lei Tasi (UNCLOS) ho objetivu atu hetan akordu ida kona-ba fronteiras marítimas permanentes ho Austrália. Entretantu, bainhira fronteiras marítimas permanente ne’e rezolve ona ho Australia no Indonézia tuir lei internasional, povu Timor-Leste sei hetan propriedade soberana no kontrolu ba área marítima sira iha fronteiras nia laran. Estadu Kosteiru, hanesan Timor-Leste, iha direitu atu determina nia direitu soberanu ba rai no tasi ne’ebé haleu. Lei internasional dezenvolve ona prinsípiu no regra sira ba delimitasaun ba fronteiras marítimas entre Estadu sira.

Konsiliasaun kompulsoria mak prosesu ida tuir UNCLOS (Aneksu V, Seksaun 2) ne’ebé konsiliador sira husi painel ida sei ajuda Estadu sira ne’ebé envolve hodi koko buka hetan solusaun amigável ida ba sira nia disputa. Prosesu ida ne’e bele uza ba iha sirkumstânsia hirak ne’ebé seidauk iha akordu entre Estadu viziñu sira no bainhira Estadu ida halo ona deklarasaun hodi esklui husi jurisdisaun ba orgaun obrigatória hodi rezolve disputa kona-ba fronteiras marítimas, hanesan Austrália halo tiha ona. Konsiliasaun kompulsoria bele ajuda Estadu ida hanesan Timor-Leste koko atu rezolve disputa fronteira marítima ida bainhira nia la iha opsaun seluk tan. Konsiliasaun ne’e painel ida ho konsiliador independente nain lima mak sei hala’o nudar komisaun konsiliasaun. Komisaun ne’e sei buka atu komprende faktu no pozisaun legal husi Estadu idak-idak nian. Se Austrália ho Timor-Leste la bele hetan akordu ida, komisaun konsiliasaun ne’e sei fornese relatóriu ida ba Sekretáriu Jeral Nasoens Unidas nian ho rekomendasaun sira hodi tulun atu hetan rezolusaun. Austrália no Timor-Leste sei iha obrigasaun hodi negosia ho boa fé bazeia ba komisaun nia relatóriu.

Jeralmente, lei internasional sés tiha ona husi istóriku ida ne’ebé foka ba jeolojia tasi-kidun nian mak hanesan fator importante hodi determina fronteiras marítimas, ba fali dalan ida ne’ebé bazeia ba distânsia entre Estadu kostal sira hodi hetan solusaun ne’ebé ekitativa ba reivindikasaun ne’ebé tatulak malu, baibain ne’e dada liña mediana ida iha klaran (ka ekidistânsia) entre sira nia tasi ibun no ajusta liña ne’e hodi konsidera sirkumstânsia relevante sira.

Fronteira marítima ida ne’ebé bazeia ba jeolozia tasi-kidun ne’e fofoun reivindika ba dahuluk iha proklamasaun ida ne’ebé Estadus Unidus nia Prezidente Harry Truman fó sai iha 1945 hodi aproveita avansu iha teknolojia ba minerasaun ne’ebé fó fatin ba prefurasaun iha tasi boot no asesu foun ba rekursu naturais. Truman nia proklamasaun ne’e reivindika rekursu sira hotu iha Estadus Unidus nia plataforma kontinental (formasaun jeolojia iha bee-kidun ne’ebé kontinuasaun husi nasaun ida nia rai) hola parte ba Estadus Unidus.

Estadu kostal sira seluk halo reivindikasaun hanesan, inklui Austrália iha 1953. Reivindikasaun hirak ne’e bazeia ba ‘prinsipiu plataforma kontinental’ ka teoria ‘prolongasaun natural’. Teoria ida ne’e jeralmente dehan katak fronteiras marítimas tenki, se bele dada liña dook liu kedas, dada liña iha husi Estadu kostal nia plataforma kontinental nia rohan, ne’ebé hatudu iha kazu balu liña ne’e liu tiha husi Estadu ida nia tasi teritórial. Nasoens Unidas nia Konvensaun ba Lei Tasi (UNCLOS) mak lidera tratadu multilateral ba lei tasi nian. Timor-Leste, Austrália ho Indonézia hola parte hotu ba UNCLOS, ne’ebé asina iha 1982 no tama iha vigor iha 1994. UNCLOS mak tratadu ida ne’ebé hetan asina no ratifika barak liu iha istória.

UNCLOS rekoñese katak Estadu kosteiru sira iha direitu ba área hirak ne’ebé defini ona iha tasi no tasi-kidun. UNCLOS formaliza dalan ida bazeia ba distânsia hodi defini área marítima, inklui tasi teritórial, Zona Ekonómika Eskluziva, no plataforma kontinental. (oki)

Kriminaliza Jornalista, Sobu Demokrasia

 

East Timor President Taur Matan Ruak (C) introduced two journalist British Max Stahl (L) and US Allan Nairn (R) who witnessed the Santa Cruz massacre during the commemoration ceremony for the Santa Cruz massacre in Dili, East Timor, also known as Timor Leste, 12 November 2016. Hundreds of East Timorese commemorated the pro-independence demonstrators who were killed at Santa Cruz graveyard 25 years ago. EPA/ANTONIO DASIPARU.

 

DILI – Primeiru – Ministru inklui ema sira ne’ebe assume kargu publiku iha governu nia laran laiha direitu fundamental atu lori Jornalista ba iha Tribunal, tanba laiha duni fatin ba sira iha nasaun demokratiku sira iha mundu.

Jornalista heroi masakre Santa Cruz, Dili, Allan Nairn hatete, ema sira ne’ebe assume kargu publiku sira iha governu inklui funsionariu publiku sira inklui Primeiru – Ministru (PM) laiha direitu fundamental atu lori Jornalista ba Tribunal, tanba assume kargu publiku sira hanesan Primeiru Ministru ne’e laiha duni fatin atu kriminaliza Jornalista iha nasaun demokratiku sira iha mundu. 

Jornalista Allan Nairn hahu tama mai Timor – Leste iha tinan 1990. Iha tempu ne’eba, nia konsege hasoru malu ho Rui Maria de Araujo atual Primeiru – Ministru iha Bali, Indonesia. Iha tempu ne’eba, Jornalista Allan haktuir katak, Rui Maria de Araujo nu’udar estudante medisina iha universidade ida iha Bali, Indonesia. Allan konsege hasoru malu iha ne’eba, no Rui Maria de Araujo mak fo foto Costancio Pinto atual Ministru Comercio Industria no Ambiente ba Jornalista Allan hodi bele hasoru malu iha Dili.

“Primeiru – Ministru, Rui Maria de Araujo ne’e ha’u nia kolega antigun. Foin lalais ha’u hasoru malu ho nia no hatete ba nia katak nia asaun hasoru Jornalista ne’e la di’ak no tenke hasai tiha kazu ne’e husi Tribunal, tanba sei Tribunal mak desidi hodi kondena Jornalista nain rua ne’e tama prijaun no hetan multa, entaun ida ne’e sei fo efeitu negativu ba sistema demokrasia no liberdade imprensa iha Timor - Leste”, hatete Allan Nairn ba Jornalista sira iha Gino’s Hotel, Dili Kuarta (16/11).

“Ha’u hatete ona ba PM Rui katak lori Jornalista ba Tribunal ne’e la’os dalan di’ak no sei estraga valor demokrasia no liberdade imprensa iha Timor – Leste, tanba luta povu Timor – Leste nian iha tempu passdu ne’e atu buka liberdade”, esplika Allan.

Jornalista Allan hatutan, kuandu mosu notisia ruma ne’ebe sala no fo efeitu negativu ba figura publiku sira nia imajen no dignidade, la’os lori Jornalista ba Tribunal ka la’os kriminaliza atividade jornalistiku nian, maibe figura publiku sira ne’ebe afetadu ba iha notisia ne’e, tenke halo deklarasaun ba publiku hodi rejeita notisia ne’e katak ne’e sala, la’os kriminaliza fali.

“Membru governu sira laiha direitu hodi lori Jornalista ba Tribunal, tanba bainhira sira assume ona kargu publiku iha governu laran, sira hetan kondisaun di’ak tebes, hanesan manan salariu bo’ot, hetan kareta luxu no hetan poder. Sasan hirak ne’e mai husi povu no bainhira assume ona kargu publiku hirak ne’e, sira tenke prontu atu husik sasan balun hanesan sira nia prestiju no privasidade lahanesan ona ho sidadaun baibain sira”, komenta Allan.   

Jornalista Allan Nairn konsege hasoru malu ho Primeiru – Ministru, Rui Maria de Araujo iha Dili iha loron Domingo 13 Novembru 2016 foin lalais. Durante sorumutu ne’e, nain rua halo diskusaun kona – ba disputa fronteira maritima entre Timor – Leste ho Australia no kazu demfamasaun kontra Primeiru – Ministru rasik.

“Tuir ha’u nia hanoin kazu ne’e tenke hasai tiha. Foin lalais ha’u hasoru nia no ha’u ko’alia kona – ba kazu defamasaun ne’e, maibe nia (PM Rui) lakohi halo diskusaun ba kazu ne’e. Ita hein de’it. Ha’u lahatene saida mak sei akontese ba kazu ida ne’e”, haktuir Allan ho oin seriu.

Nia hatutan, dalaruma mos durante ne’e mosu notisia kona – ba faillansu membru governu sira inklui Primeiru – Ministru rasik, maibe ema nunka lori sir aba Tribunal.

“Bainhira sei assume kargu Primeiru – Ministru, Prezidente Republika no kargu publiku sira seluk, ita bo’ot laiha direitu atu lori Jornalista ba Tribunal, tanba ita bo’ot ne’e la’os sidadaun baibain, maibe nafatin nu’udar Primeiru – Ministru”, esplika Allan.

Nia hatutan, maske lei Timor – Leste no lei Komunikasaun Sosial Timor – Leste nian fo dalan ba figura publiku sira atu kriminaliza serbisu Jornalista sira nian, maibe bazeia ba sistema demokrasia no nu’udar nasaun demokratiku ida iha mundu, ema figura publiku sira laiha duni direitu hodi kriminaliza Jornalista.

Entretantu, kazu demfasaun kontra Primeiru – Ministru, Rui Maria de Araujo hahu ona prosesu julgamentu iha loron 7 Outubru 2016, maibe Tribunal desidi adia fali ba loron 2 Dezembru tinan ida ne’e, arguidu Lourenco Vicente Martins mak lamarka prezensa iha Tribunal nomos PM Rui mos seidauk hatan pergunta sira husi Tribunal nian.

Antes notisia ne’e tun ba publiku, iha Setembru 2019, Jornalista Timor Post tenta ona halo esforsu hodi intervista PM Rui kona – ba dokumentu ne’ebe nia asina, maibe lahetan resposta to’o ohin loron. No iha loron Tersa, 27 Outubru 2015, Timor Post tenta ba dala rua hodi konfirma nia iha Palasiu Governu, maibe husi do’ok de’it PM Rui komesa hi’it nia liman de’it hodi lakohi fo intervista no ikus liu iha loron 12 Novembru 2015, Timor Post tenta ba dala ikus hodi husu nia klarifikasaun, maibe mos lahetan resposta.

Ministériu Públiku akuza aguido nain 2 (Lourenco Vicente Martins no Raimundos Oki) ho krime Denuncia Caluniosa tuir artigu 285 Kodigu Penal no rezistu iha TDD ho númeru: NUC 0023/16.PGGCC.

Kronolojia husi kazu ne’e, tanba iha loron 10 Novembru 2015, Timor Post publika notisia ida katak “deskonfia eis asesor Ministeriu Finansas atual PM Rui Maria de Araújo rekomenda no asina dokumentu ida hodi fó projetu Data Center ba kompañia hosi Indonézia”. Depois iha loron 16 Novembru 2015, PM Rui Maria de Araujo ba hamrik iha podium Palacio do Governo hodi halo konferensia imprensa katak notisia ne’e laloos. Iha tempu ne’eba, diretor Timor Post, Lourenco Vicente Martins mos husu kedas deskulpa ba PM Rui. Depois tuir fali loron 17 Novembru 2015, Timor Post rekoñese falta iha notisia ne'e, hodi publika ‘direitu resposta’ PM Rui nian, no tau iha Headline Diáriu Timor Post edisaun 17 Novembru 2015. Ikus liu mak iha loron 18 Novembru 2015, Timor Post halo koresaun inklui mós husu deskulpa publikamente iha Timor Post. Maibé, atuál PM Rui Maria de Araújo nafatin la satisfas ho publikasaun, direitu resposta no koresaun ne'ebé Timor Post halo tiha ona. (way)

A version of this article appears in print on November 17, 2016, on page 1 of the Timor Post edition with the headline: Kriminaliza Jornalista, Sobu Demokrasia.