Memilih Kehidupan Yang Etis

HEWAN dengan segala jenisnya digerakkan oleh naluri atau instingnya, tetapi manusia digerakkan oleh pilihan etisnya. Naluri menggerakkan hewan kepada arah dan pola tertentu serta bersifat tetap, sehingga pola hidup suatu hewan selalu dapat diprediksi dengan tepat. Tetapi untuk memprediksi sikap seseorang tidaklah mudah. Karena tiap-tiap orang digerakkan oleh kehendak bebasnya sehingga pilihan etisnya juga dilakukan berdasarkan nilai-nilai tertentu, keyakinan, karakter, dan situasi real saat itu.

Itu sebabnya pilihan etis setiap orang selalu bersifat unik dan personal. Mereka memiliki penafsiran tersendiri apa yang dimaksud dengan “Makna Kehidupan”. Bagi beberapa orang makna kehidupan dihayati sebagai suatu kesempatan untuk menikmati segala sesuatu (hedonisme), beberapa orang makna kehidupan dihayati dengan sikap bertarak, sebagian lagi menghayati makna kehidupan dengan peduli (bela-rasa), dan yang lain menghayati makna kehidupan dengan bersikap egoistis, sebagian menghayati makna hidup dengan mengasihi Allah, dan yang lain mengabaikan dan menolak Allah, dan sebagainya.

Yang jelas makna kehidupan yang dihayati oleh setiap orang mencerminkan arah dan tujuan hidupnya sendiri, sekaligus mencerminkan karakter, isi keyakinan dan spiritualitasnya. Semakin berkualitas makna kehidupan yang dijalani, maka semakin tinggi pula nilai-nilai dan kualitas karakter yang dimilikinya. Sebaliknya semakin dangkal makna kehidupan yang dijalani seseorang, maka akan tampak ketidakmampuan dia untuk melakukan pilihan etis secara benar.

Pengetahuan etis dan kemampuan memilih dapat saling melengkapi seseorang untuk mengambil keputusan etis yang tepat. Sebab melalui pengetahuan etis, kita dimampukan untuk membuat pertimbangan etis secara rasional. Pengetahuan etis dapat membantu kita untuk memperoleh pencerahan intelektual sehingga kita bersikap dan bertingkah-laku sesuai dengan nilai-nilai etis yang rasional. Tetapi pada pihak lain, kita juga harus ingat bahwa pengetahuan etis yang luas dan mendalam tidak menjamin kita untuk mampu membuat pilihan etis secara praktis. Misalnya kita dapat mengetahui secara mendalam tentang hukum negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan hukum adat-istiadat dan kehendak Allah, tetapi realitanya kita tidak senantiasa mampu memberlakukan semua hukum tersebut dalam kehidupan kita. Pengetahuan yang lengkap tentang moralitas tidak menjamin kita menjadi seorang yang memberlakukan kesusilaan secara konsisten.

Dalam banyak kasus kita telah menjumpai orang-orang yang dianggap ahli etika dan tokoh moral, tetapi tiba-tiba dia terbukti terlibat dalam berbagai tindakan yang tidak senonoh. Seperti terlibat dalam kasus pelecehan sexual, pornografi, Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), perdagangan manusia (human trafficking), penjualan obat-obat terlarang dab sebagainya. Demikian pula banyak orang terkecoh dengan kesalehan para pemuka agama yang begitu lantang menentang pornografi, tetapi kemudian terbukti mereka sendiri bertahun-tahun mempraktekkan pornografi, pedophilia. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa pada satu pihak pengetahuan etis dan moral sangat dibutuhkan sebagai media pendidikan dan pembinaan masyarakat agar mereka dapat mampu memilih apa yang benar; tetapi pada pihak lain pengetahuan etis dapat menjadi media kemunafikan sebab dipakai untuk menyembunyikan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya.

Jika demikian kemampuan memilih apa yang benar dan baik dalam kehidupan ini merupakan suatu perjuangan yang eksistensial. Tidak dijamin kemampuan kita untuk memilih secara tepat pada suatu waktu, berarti kita akan mampu memilih secara etis pada waktu yang lain. Karena pilihan-pilihan etis kita senantiasa berada dalam suatu kondisi yang tidak sama dan memiliki kerumitannya masing-masing. Kita tahu bahwa tidak semua pilihan dalam hidup ini dapat kita pilih dengan mudah.

Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang dilematis seperti: di saat dana kita terbatas, kita harus mengambil keputusan untuk pengobatan bagi mama yang sedang sakit keras ataukah untuk anak yang harus dioperasi. Atau sikap kita yang tidak mudah memilih untuk pengobatan anak yang gagal ginjal selama bertahun-tahun sehingga membutuhkan biaya untuk cuci darah setiap minggu dua kali, ataukah lebih baik kita memilih untuk biaya pendidikan bagi anak-anak kita yang lain.

Kalau kita memilih masa depan dan pendidikan bagi anak-anak kita yang lain berarti kita akan mengambil keputusan untuk menghentikan perawatan medis bagi anak yang perlu cuci darah. Tentunya keputusan kita tersebut dapat menyebabkan kematian bagi anak yang sedang membutuhkan biaya untuk cuci darah. Namun jika kita memilih dana tersebut untuk cuci darah, berarti kita akan menelantarkan masa depan dan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak kita yang lain. Dalam hal ini kemampuan kita untuk memilih secara etis tidaklah cukup didukung dengan pengetahuan etis.

Kemampuan etis kita perlu dilandasi oleh kualitas kasih dan relasi yang mendalam dengan Allah, sang sumber Kehidupan dan sesama manusia. Kita mengimani bahwa Allah di dalam Kristus akan mengampuni kita ketika kita gagal untuk membuat pilihan dan keputusan yang tidak tepat dalam situasi yang dilematis. Kalau kita berpijak kepada pengetahuan etis, maka kita akan dirongrong oleh rasa bersalah. Sebaliknya ketika kita berpijak kepada anugerah dan rahmat Allah dan masukan dari semana manusia, kita dimampukan untuk melakukan pilihan dan keputusan yang sebaik-baiknya dengan kesadaran bahwa kita tidak mampu mengendalikan rahasia kehidupan ini. Jadi pilihan yang terbaik adalah bilamana dilandasi oleh kasih Allah, ide orang lain, sehingga kita mampu memilih secara bijaksana walaupun juga menyakitkan.

Seseorang yang mengasihi para anggota keluarga, nyawa dan harta miliknya lebih dari pada apapun juga pastilah akan lebih cenderung ingin memberlakukan keinginan dan orientasi hidupnya sebagai yang paling utama. Kita dapat melihat dalam banyak contoh ketika seseorang menempatkan para anggota keluarganya sebagai yang paling utama, maka akan muncul sikap Nepotisme. Atau seseorang yang terlalu mencintai nyawanya sendiri sehingga melahirkan sikap Egoisme diri, dan rasa cinta yang berlebihan kepada etnisnya sendiri akan melahirkan sikap Rasialisme; rasa cinta yang berlebihan kepada bangsanya sendiri melahirkan sikap Chauvinisme. Demikian pula rasa cinta kepada uang dan materi yang berlebihan akan melahirkan sikap Materialisme. Semua sikap tersebut terwujud dalam realita kehidupan manusia karena kita tidak menempatkan yang sebenarnya sebagai satu-satunya pusat kehidupan kita.

Bagaimana manusia menjadi mampu untuk bertindak menurut pengertian yang tepat? Untuk itu, kita harus masuk sedikiti ke dalam ajaran Aristoteles tentang KEUTAMAAN (Arete). Menurut Aristoteles, keutamaan adalah sikap-sikap batin yang di miliki manusia. (hexis probairetike). Aristoteles membedakan dua macam keutamaan, yaitu keutaman intelektual (aretai dianoetikai) dan keutamaan etis (aretai etikai). Yang pertama merupakan sikap akal budi, yang kedua sikap kehendak.

Sophia, dalam bahasa Inggris (Wisdom), adalah kebijaksaan orang yang hatinya terangkat ke tingkat alam adiduniawi, jadi kebijaksanaan orang ber-theoria. Itulah orang yang bijaksana karena tahu tentang realitas yang paling mendalam. 

Sedangkan phronesis (prudence) adalah kemampuan orang untuk mengambil sikap dan keputusan bijaksana dalam memecahkan berbagai masalah dalam Kehidupan sehari-hari. Menurut Plato, Phronesismengalir dari Sophia. Karena itu, Plato mengharapkan bahwa filsuflah, si pencinta Sophia, yang paling mampu memecahkan masalah-masalah dalam kepemimpinan dalam masyarakat dan oleh karena itu harus menjadi raja.

Menurut Demokritos (460-371 SM) menyatakan, nilai tertinggi adalah apa yang enak (hedonisme) dan kepintaran dalam berdebat lebih penting daripada pendekatan pada pembenaran. Sedangkan Socrates yakin bahwa orang akan berbuat benar apabila ia mengetahui apa yang baik baginya. Perbuatan yang salah adalah akibat kurang cerahnya pengertian diri manusia.

Sang Baik, Cinta dan Kebahagiaan

Menurut Plato, orang itu baik apabila ia DIKUASAI oleh AKAL BUDI, buruk apabila di kuasaun oleh keinginan dan hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena selama kita dikuasai oleh nafsu dan emosi, kita di kuasai oleh sesuatu yang di luar kita. Itu berarti, kita tidak teratur, kita di tarik ke sana ke sini, kita menjadi kacau balau. Kita seakan-akan terpecah-belah, tergantung pada nafsu atau emosi mana yang sedang mengemudikan kita. Kita tidak memiliki diri kita, melainkan menjadi obyek doronga-dorongan irasional dalam diri kita.

Menurut Aristoteles, ada tiga pola hidup yang memuat kepuasan dalam dirinya sendiri, yaitu hidup yang MENCARI NIKMAT, hidup “praktis” atau POLITIS, dan hidup sebagai seorang filsuf, HIDUP KONTEMPLATIF. Anggapan pertama dalam filsuf disebut HEDONISME. Sejak zaman Yunani ada filsuf-filsuf yang mempermaklumkan salah satu bentuk hedonism. Salah satu kehebatan etika Aristoteles adalah bahwa ia bukan hanya menyangkal kebenaran anggapan bahwa PENCARI NIKMAT merupakan tujuna hidup manusia, melainkan juga merumuskan argumentasi yang pada hakikatnya sekarang pun masih meyakinkan. Alasan utama yang dikemukakan Aristoteles adalah bahwa perasaan nikmat tidak khas manusiawi. 

Orang yang hidupnya hanya mencari kenikmatan sama derajatnya dengan binatang, namun karena kita (manusia) bukan binatang, hidup sebagai binatang tidak mungkin membahagiakan karena tidak dapat membedakan apa yang baik dan buruk. Semoga di tahun baru, 2014 ini kita semua berusaha untuk mencari dan memilih kehidupan yang etis. 

Timor Leste prosecution proceeds with investigation into defamation case

The International Federation of Journalists (IFJ) with its affiliates the Timor Leste Press Union (TLPU) and the Timor Leste Journalist Association (TLJA) condemned the actions of the Government of Timor-Leste which has commenced an investigation into a defamation lawsuit against local media. The IFJ, TLPU and TLJA demand the government immediately withdraw the charges and revert the case to the Press Council.

On Monday, April 11, Oki Raimundos, and the former editor of the Timor PostLourenco Martins Vicente were interviewed by a prosecutor from the office of the Timor Leste Prosecutor- General in relation to a defamation lawsuit filed by Timor Leste Prime Minister Rui Maria de Araujo.  The interview was the first step in the process of a decision whether to lay charges against the journalists under the Timorese criminal code.

The defamation lawsuit relates to a story published in November 2015 in theTimor Post, which said that Prime Minister Araujo, in his previous capacity as advisor to the Minister for Finance recommended the winning bid for a project to supply and install computer equipment to the new Ministry of Finance building in 2014. As outlined under the country’s new Press Law, Article 34, the right of reply is guaranteed. As such, The Timor Post published the Prime Minister’s reply to the article in the paper’s front page on 17 November 2015. The Timor Post then published a clarification of Oki’s report in its 18 November 2015 issue.

Article 8 of the Timor Leste Press Law clearly is intended to protect journalists. It states "The right of journalists to report shall be exercised on the basis of constitutional powers, may not be subjected to interference that threatens their independence and objectivity, freedom of establishment, and freedom of conscience.”

Although the due process was followed by the Timor Post, the government has commenced the legal process which may lead to charges under the criminal code. After Monday’s ‘interview’  - where the man relied upon their right to silence - they were officially instructed that they may not change address or travel overseas without first giving the Prosecutor General 15 days’ notice. 

The TLPU president Jose Belo said: “The TPLU is deeply saddened by the Timor Leste Prime Minister’s actions to take Oki and the Timor Post to court. This legal action by the Prime Minister sets a very bad precedent for Timor Leste democracy and press freedom. This case is going to be the terrible lesson for our country and will endanger freedom of expression, TLPU strongly condemn the Prime Minister’s behavior.”

The TLJA president Hugo David said: “People in this country have the right to access to information, and the media and journalists are merely a means of information intermediaries, therefore we ask the prime minister to make a reflection on the legal actions that could injure the rights of the people and democracy, We also asked the court to use the press law in solving the case.”

The IFJ said: “The lawsuit brought against Oki and Vicente is an attack on press freedom and the right to information in Timor Leste. The government of Timor Leste is trying to silence critics, through the use of laws that contradict the newly established Press Council. As a matter of principle, criminal prosecutions of journalists cannot be tolerated.”

The IFJ along with its affiliates continue to monitor the situation and support Oki and Vicente. The Timor Post is also supporting the two journalists in resisting the prosecutor’s investigation. Jim Nolan, Australian Barrister and IFJ legal representative is currently in Dili, Timor Leste as a legal observer. He attended the Prosecutor-General’.

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/33/article/timor-leste-prosecution-proceeds-with-investigation-into-defamation-case/ 

For further information contact IFJ Asia-Pacific on +61 2 9333 0946

The IFJ represents more than 600,000 journalists in 139 countries

Find the IFJ on Twitter: @ifjasiapacific

Find the IFJ on Facebook: www.facebook.com/IFJAsiaPacific  

E Timor civil society on skid row: President

East Timorese journalist Raimondos Oki with UN Secretary-General Ban Ki Moon during a recent visit to New York.

East Timor’s slide towards autocracy is being hastened by new Prime Minister Rui de Araujo.

Despite coming into the job as an apparent cleanskin, Dr de ­Araujo seems to be exploiting the country’s draconian media laws with a defamation action that could send a journalist to jail.

Dr Aruajo is suing over an article in the Timor Post by Raimondos Oki who reported on the awarding of an $18 million contract to install computers at the 20,000sq m Finance Ministry.

Should Dr de Araujo succeed, the action will focus attention on the winding back of democracy in East Timor. Former prime minister Xanana Gusmao introduced a press council that controls who can work as a journalist, while the penal code makes defamation a criminal offence.

The benefits accruing to a small elite connected to senior politicians, and massive spending on dubious projects, have put the government and President Taur Matan Ruak on a collision course.

Mr Ruak is associated with the newly formed Peoples Liberation Party that plans to challenge the cosy government of national unity created by Mr Gusmao, who last year appointed Dr de Araujo as Prime Minister even though he was a minister in the former Fretilin party. He also put the former Fretilin prime minister Mari ­Alkatiri in charge of special economic zones, a role that involves massive spending. Mr Gusmao remains a cabinet minister.

In a fiery address to parliament late last month, Mr Ruak effectively described East Timor as an autocracy that serves the wealthy elite, where political unity was used for “power and privilege” and regretfully “family and friends of brother Xanana and brother Mari have benefited both from state contracts”.

“The State of Timor-Leste is far too centralised. It centralises skills, power and privilege. It ­excessively squanders resources. It creates first-class citizens and second-class citizens,” he said.

Mr Rauk has been alarmed by the planning for more costly and grander white elephants, while spending on health and education has been cut.

On the south coast, the government has budgeted about $US1.6 billion ($A2.14bn) for oil infrastructure, even though it is almost ­impossible to build a pipeline from the Timor Sea in depths of 2500m.

Other fiscal black holes are the state oil company Timor GAP and a special economic zone in the Oecusse enclave, in the north, which has a budget of $200m for this year alone. The Oecusse project is of sentimental value because it is where the Portuguese landed in the early 1500s. Mr Ruak ridiculed the plan to build an international airport in a place with a population of 65,000.

PLP’s support comes from Timorese who grew up during the Indonesian occupation. Some were even educated in Indonesia and unlike the Gusmao generation, they are less enamoured with East Timor’s ­association with Portugal and the Portuguese language.

For example PLP interim ­president Aderito de Jesus Soares is a lawyer who helped write the nascent nation’s constitution and more recently served as the head of the Commission Against Corruption. He is now completing a doctorate at the Australian National University.

The line-up so far includes ­Demetrio Amaral, who founded the environmental group Haburus and has been awarded the Goldman award (known as the Green Nobel), and Jose Belo, a former resistance fighter turned newspaper editor.

PLP’s views on education and Indonesia set it well apart from the prevailing consensus. Mr Soares, who studied in Indonesia, says Bahasa Indonesia should be taught in schools, along with ­English and Portuguese.

“It has to be taught in the school as an option. Junior and senior high school should teach Bahasa Indonesia. How many families can afford to send kids to Brazil or Portugal, or Australia? But many can afford to send their kids to Indonesia,” he says.

East Timor’s worrying trajectory does not seem to concern the Australian advisers who are close to the government.

Former Victorian Premier Steve Bracks, who has served as a special adviser to the prime minister since 2007, said he had never criticised the projects ­condemned by Mr Ruak. “The government of Timor-Leste is entitled to determine its own priorities,” he said.

He declined to comment on the media law and the criminal penalties for defamation.

http://www.theaustralian.com.au/news/world/e-timor-civil-society-on-skid-row-president/news-story/d30d8afbc7b45bf3d6d44ae310758e56